Akta Perkawinan

AKTA PERKAWINAN

PENCATATAN AKTA PERKAWINAN

Pencatatan Perkawinan di Daerah untuk Warga Negara Indonesia

1. Pencatatan perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan perundang undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal perkawinan.
2. Pencatatan perkawinan di Daerah bagi WNI dilakukan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. Surat keterangan perkawinan/pemberkatan dari pemuka agama, dan Pemuka Penghayat Kepercayaan;
2. KK dan KTP calon mempelai;
3. KK dan KTP orang tua dan/atau KK dan KTP Pemohon yang masih berlaku;
4. Kutipan Akta Kelahiran calon mempelai;
5. Surat pernyataan belum pernah kawin bermaterai cukup dari yang bersangkutan diketahui oleh Lurah/Kepala Desa dan/atau dari Pejabat Instansi yang berwenang daerah asal;
6. Surat Baptis/Permandian, Sidi, Surat Keterangan anggota agama Kristen, Katolik, Hindu, Budha, Khonghucu dan Penghayat Kepercayaan;
7. Surat Keterangan Kewarganegaraan;
8. Surat Ganti Nama mempelai dan orang tuanya;
9. Surat Izin komandan (TNI/POLRI).
10. Kutipan Akta perceraian bagi yang telah bercerai;
11. Kutipan akta kematian suami/isteri terdahulu bila telah meninggal dunia;
12. Kutipan akta Kelahiran anak yang akan disahkan;
13. Izin Perkawinan dari Pengadilan Negeri dan/atau dari Instansi Pelaksana;
14. Akta Perjanjian Perkawinan;
15. Pas foto berwarna ukuran 4x6 cm berdampingan sebanyak 3 (tiga) lembar;
16. KTP dua orang saksi yang hadir pada waktu pencatatan.
17. Surat Kuasa bermeterai cukup bagi yang pelaporannya di kuasakan.

Pencatatan Perkawinan di Daerah untuk Orang Asing

1. Pencatatan perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan perundang undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal perkawinan. 
2. Pencatatan perkawinan di Daerah bagi WNI dilakukan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. Surat keterangan perkawinan/pemberkatan dari pemuka agama, dan Pemuka Penghayat Kepercayaan;
2. KTP dan KK calon mempelai;
3. KK dan KTP orang tua dan/atau KK dan KTP Pemohon yang masih berlaku; 
4. Kutipan Akta Kelahiran calon mempelai;
5. Paspor; 
6. Surat Ijin Perkawinan dari Kedutaan dan/atau konsulat; 
7. KITAS/KITAP; 
8. Surat Keterangan Melapor Diri dan Surat Tanda Melapor; 
9. Surat pernyataan belum pernah kawin bermaterai cukup dari yang bersangkutan diketahui oleh Lurah/Kepala Desa dan/atau dari Pejabat Instansi yang berwenang daerah asal; 
10. Surat Baptis/Permandian, Sidi, Surat Keterangan anggota agama Kristen, Katolik, Hindu, Budha, Khonghucu dan Penghayat Kepercayaan; 
11. Surat Keterangan Kewarganegaraan; 
12. Surat Ganti Nama mempelai dan orang tuanya; 
13. Surat Izin Komandan (TNI/POLRI). 
14. Kutipan Akta Perceraian bagi yang telah bercerai; 
15. Kutipan akta kematian suami/istri terdahulu bila telah meninggal dunia;
16. Kutipan akta Kelahiran anak yang akan disahkan;
17. Izin Perkawinan dari pengadilan dan/atau dari Instansi Pelaksana;
18. Akta Perjanjian Perkawinan; 
19. Pas foto berwarna ukuran 4x6 cm berdampingan dan berpakaian rapih dan sopan sebanyak 3 (tiga) lembar; 
20. KTP dua orang saksi yang hadir pada waktu pencatatan;
21. Surat Kuasa bermeterai cukup bagi yang pelaporannya di kuasakan.

Pencatatan Perkawinan Beda Agama Bagi WNI dan Orang Asing

1. Pencatatan perkawinan beda agama dilaksanakan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri.
2. Pencatatan perkawinan beda agama sebagaimana dumaksud pada ayat (1) dengan persyaratan sebagai berikut :
1. Penetapan Pengadilan Negeri;
2. KTP dan KK calon mempelai;
3. KK dan KTP orang tua dan/atau KK dan KTP Pemohon yang masih berlaku;
4. Kutipan Akta Kelahiran calon mempelai;
5. Paspor;
6. Surat Ijin Perkawinan dari Kedutaan dan/atau konsulat;
7. KITAS/KITAP;
8. Surat Keterangan Lapor Diri atau Surat Tanda Melapor;
9. Surat pernyataan belum pernah kawin bermaterai cukup dari yang bersangkutan diketahui oleh Lurah/Kepala Desa dan/atau dari Pejabat Instansi yang berwenang daerah asal;
10. Surat Baptis/Permandian, Sidi, Surat Keterangan anggota agama Kristen, Katolik, Hindu, Budha, Khonghucu dan Penghayat Kepercayaan;
11. Surat Keterangan Kewarganegaraan;
12. Surat Ganti Nama mempelai dan orang tuanya;
13. Surat Izin komandan (TNI/POLRI).
14. Kutipan Akta perceraian bagi yang telah bercerai;
15. Kutipan akta kematian suami/istri terdahulu bila telah meninggal dunia;
16. Kutipan akta Kelahiran anak yang akan disahkan;
17. Izin Perkawinan dari pengadilan dan/atau dari Instansi Pelaksana;
18. Akta Perjanjian Perkawinan;
19. Pas foto berwarna ukuran 4x6 cm berdampingan dan berpakaian rapih serta sopan sebanyak 3 (tiga) lembar;
20. KTP dua orang saksi yang hadir pada waktu pencatatan;
21. Surat Kuasa bermeterai cukup bagi yang pelaporannya di kuasakan.

Read More

Pencatatan Sipil

PENCATATAN SIPIL

AKTA-AKTA CATATAN SIPIL

1. Akta Kelahiran
2. Akta Perkawinan / Perceraian
3. Akta Kematian
4. Akta Pengakuan Anak

PENCATATAN AKTA KELAHIRAN

1. Pencatatan Akta Kelahiran untuk Warga Negara Indonesia (WNI) dan Orang Asing (OA) yang dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana, ada 3 (tiga) kriteria yaitu :
1. 0 sampai dengan 60 (enam puluh) hari kerja sejak Kelahiran;
2. 60 (enam puluh) sampai dengan 1 (satu) tahun dengan Rekomendasi Kepala Instansi Pelaksana;
3. 1 (satu) tahun dan seterusnya berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Bandung.
2. Pencatatan Akta Kelahiran dengan 3 (tiga) status hukum yaitu:
1. Anak lahir dari pasangan suami isteri dari perkawinan yang sah
2. Anak dari seorang ibu maupun anak yang tidak diketahui asal usulnya atau tidak diketahui keberadaan orang tuanya.

Untuk mendapatkan Akta Kelahiran Warga Negara Indonesia (WNI) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Surat Keterangan dari Rumah Sakit, Rumah Bersalin, Puskesmas, Surat Pernyataan dari Penolong Kelahiran;
2. Surat Keterangan dari Pilot, Kepala Station, Kepala Terminal Angkutan Darat;
3. Berita Acara Kepolisian dan Surat Keterangan Medis bagi anak yang tidak di ketahui asal usul keberadaan orang tuanya;
4. Surat Keterangan Kelahiran dari Kelurahan;
5. Akta Nikah atau Akta Perkawinan, Isbat dari Pengadilan Agama, putusan atau penetapan Pengadilan Negeri;
6. KK dan KTP orang tua dan/atau KK dan KTP Pemohon yang masih berlaku;
7. Kutipan akta Kelahiran Ibu bagi anak yang lahir di luar perkawinan;
8. Surat Pernyataan dari Ibu bagi yang tidak melaksanakan Perkawinan;
9. Menyertakan dua orang saksi dan melampirkan fotokopi KTP yang masih berlaku; dan
10. Surat kuasa bermaterai cukup, bagi yang pelaporannya dikuasakan.

Untuk mendapatkan Akta Kelahiran bagi Orang Asing (OA) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Surat Keterangan dari Rumah Sakit, Rumah Bersalin, Puskesmas, Surat Pernyataan dari Penolong Kelahiran;
2. Surat Keterangan dari Pilot, Kepala Station, Kepala Terminal Angkutan  Darat;
3. Berita Acara Kepolisian dan Surat Keterangan Medis bagi anak yang tidak di ketahui asal usul keberadaan orang tuanya;
4. Surat Keterangan Kelahiran dari Kelurahan;
5. Akta Nikah atau Akta Perkawinan, Isbat dari Pengadilan Agama dan/atau putusan Pengadilan Negeri;
6. KK dan KTP orang tua yang masih berlaku;
7. Kutipan akta Kelahiran Ibu bagi anak yang lahir di luar perkawinan;
8. Surat Pernyataan dari Ibu bagi yang tidak melaksanakan Perkawinan;
9. menyertakan dua orang saksi pencatatan dan melampirkan fotokopy KTP yang masih berlaku;
10. Surat Kuasa bermaterai cukup, bagi yang pelaporannya dikuasakan;
11. Paspor bagi pemegang izin kunjungan;
12. KITAP/KITAS;
13. Surat Keterangan Lapor Diri (SKLD) dan/atau Surat Tanda Melapor.

Pencatatan Akta Kelahiran bagi anak yang tidak diketahui asal usulnya di lakukan setelah memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian;
2. Surat Keterangan Kelahiran dari Tenaga Medis;
3. Surat Keterangan Kelahiran dari Kelurahan;
4. KK dan KTP Pelapor yang masih berlaku;
5. Surat kuasa bermaterai cukup, bagi yang pelaporannya dikuasakan.

Read More

Kartu Tanda Penduduk

KARTU TANDA PENDUDUK (KTP)

Pengertian

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah kartu sebagai bukti diri (legitimasi) bagi penduduk dalam Wilayah Negara Republik Indonesia
2. Setiap penduduk yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah/pernah kawin wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP)
3. Masa berlaku Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang berusia 17 (tujuh belas) tahun sampai dengan dibawah 60 (enam puluh) tahun adalah 5 (lima) tahun, bagi yang berusia diatas 60 (enam puluh) tahun adalah seumur hidup
4. Bagi Orang Asing Kartu Tanda Penduduk (KTP) disesuaikan dengan masa berlakunya Surat Ijin Tinggal Tetap.

Penerbitan KTP baru bagi penduduk WNI, persyaratannya adalah sebagai berikut:

1. Telah berusia 17 (tujuh belas) tahun, sudah kawin atau pernah kawin;
2. Surat Pengantar RT/RW dan Lurah;
3. Fotokopi :
1. KK;
2. Kutipan Akta Nikah/Akta Kawin bagi penduduk yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun;
3. Kutipan Akta Kelahiran.
4. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana bagi WNI yang datang dari luar negeri karena pindah.

Penerbitan KTP baru bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, persyaratannya adalah sebagai berikut :

1. Telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin;
2. Surat Pengantar RT/RW dan Lurah;
3. Fotokopi :
1. KK
2. Kutipan Akta Nikah/Akta Kawin bagi penduduk yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun
3. Kutipan Akta Kelahiran
4. Paspor dan Izin Tinggal Tetap
5. Surat Keterangan Catatan Kepolisian

Penerbitan KTP karena hilang atau rusak bagi penduduk WNI atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, dilakukan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. surat keterangan kehilangan dari kepolisian atau KTP yang rusak;
2. fotokopi KK;
3. Paspor dan Izin Tinggal Tetap bagi Orang Asing.

Penerbitan KTP karena pindah datang bagi penduduk WNI atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, dilakukan setelah memenuhi memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Surat Keterangan Pindah/Surat Keterangan Pindah Datang;
2. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri bagi WNI yang datang dari luar negeri karena pindah.

Penerbitan KTP karena perpanjangan bagi penduduk WNI atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, dilakukan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Fotokopi KK;
2. KTP lama;
3. fotokopi Paspor, Izin Tinggal Tetap, dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.

Penerbitan KTP karena adanya perubahan data bagi penduduk WNI atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, dilakukan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. fotokopi KK;
2. KTP lama;
3. surat keterangan/bukti perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.

Pendaftaran Pindah Datang Penduduk WNI

1. Prosedur dan tata cara pendaftaran perpindahan penduduk WNI di Daerah dilakukan dengan memperhatikan klasifikasi perpindahan penduduk.
2. Klasifikasi perpindahan penduduk sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :
1. Antar RT/RW dalam satu Kelurahan;
2. Antar Kelurahan dalam satu Kecamatan;
3. Antar Kecamatan dalam Daerah;
4. Antar Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi; atau
5. Antar Provinsi dalam Wilayah Republik Indonesia.
3. Pendaftaran pindah datang penduduk sebagaimana dimaksud diatas, dilakukan dengan menerbitkan Surat Keterangan Pindah Datang dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Penerbitan surat keterangan pindah datang bagi WNI sebagaimana dimaksud hurup a diatas dilakukan oleh Lurah setempat;
2. Penerbitan surat keterangan pindah bagi WNI sebagaimana dimaksud hurup b diatas dilakukan oleh Lurah asal dan surat keterangan pindah datang dilakukan oleh  Lurah di daerah tujuan;
3. Penerbitan surat keterangan pindah dan pindah datang bagi WNI sebagaimana hurup c, dilakukan oleh Camat asal dan surat keterangan pindah datang dilakukan oleh Camat di Daerah tujuan;
4. Penerbitan surat keterangan pindah datang bagi WNI sebagaimana dimaksud pada hurup d dan e diterbitkan dan ditandatangani oleh Instansi Pelaksana di daerah asal.
4. Sahnya pindah datang penduduk sesuai dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud diatas, harus dibuktikan dengan Surat Keterangan Pindah Datang yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
5. Pelaksanaan pendaftaran penduduk di Daerah, dilakukan bedasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterbitkan surat keterangan pindah datang di daerah asal
6. Surat keterangan pindah datang sebagaimana dimaksud digunakan sebagai dasar :
1. Penerbitan KK di daerah asal atau di daerah tujuan; dan
2. Penerbitan perubahan alamat dalam KTP di daerah tujuan.
7. Pendaftaran pindah datang penduduk sebagaimana dimaksud menggunakan formulir surat keterangan pindah datang WNI.

Pendaftaran Pindah Datang bagi penduduk WNI, dilakukan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Surat Keterangan Pindah dari Daerah asal yang ditandatangai oleh Kepala Dinas Kependudukan;
2. Foto copy KK dan KTP;
3. Foto copy Kartu Mahasiswa / Kartu Pelajar;
4. Foto copy Surat Nikah;
5. Foto copy Akta Kelahiran;
6. Surat Keterangan Catatan Kepolisian.
7. Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah Datang yang digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan KK dan KTP dengan alamat baru.

Pendaftaran Penduduk Tinggal Sementara

Penduduk WNI yang bermaksud Tinggal Sementara dengan klasifikasi perpindahan penduduk Antar RT/RW dalam satu Kelurahan, Antar Kelurahan dalam satu Kecamatan,

Antar Kecamatan dalam Daerah, Antar Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi atau Antar Provinsi dalam Wilayah Republik Indonesia, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Penduduk mengisi, menandatangani dan menyerahkan Formulir Permohonan Tinggal Sementara dengan melampirkan :
1. Surat Pengantar dari RT/RW tempat tinggal baru;
2. Foto copy KTP;
3. Surat Keterangan Pekerjaan;
4. Kartu Mahasiswa dan/atau Kartu pelajar;
5. KTP pelapor;
6. Surat Kuasa bermeteri cukup bagi yang permohonannya dikuasakan.
2. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan Sementara;
3. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk Sementara;
4. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk Sementara; 
5. Lurah/Camat menyampaikan permohonan Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS) kepada Instansi Pelaksana; dan
6. Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS)serta menyerahkan kepada penduduk;
7. Masa berlaku Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS) 1 (satu) Tahun dan tidak dapat di perpanjang.

Pendaftaran Pindah Datang Orang Asing Dalam Daerah

1. Persyaratan dan tata cara perpindahan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap dalam Daerah dilakukan dengan memperhatikan klasifikasi perpindahan penduduk.
2. Klasifikasi perpindahan Orang Asing tersebut diatas adalah sebagai berikut :
1. Antar Kelurahan dalam satu Kecamatan;
2. Antar Kecamatan di dalam Daerah.
3. Ke luar Daerah.
3. Pelaporan pendaftaran Pindah Datang Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap dalam Daerah dilakukan dengan ketentuan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
1. KK;
2. KTP untuk orang asing;
3. fotokopi Paspor dengan menunjukkan aslinya;
4. fotokopi Kartu Izin Tinggal Tetap;
5. menunjukkan Buku Pengawasan Orang Asing; dan
6. Surat Keterangan Catatan Kepolisian.
4. Pelaporan pendaftaran Pindah Datang Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dalam Daerah, dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
1. Surat Keterangan Tempat Tinggal;
2. fotokopi Paspor;
3. fotokopi Kartu Izin Tinggal Terbatas; dan
4. Surat Keterangan Catatan Kepolisian.
5. Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing masa berlakunya sesuai dengan Kartu Ijin Tinggal Sementara (KITAS);

Read More

Pendaftaran Penduduk

PENDAFTARAN PENDUDUK, antara lain :

KARTU KELUARGA (KK)

Pengertian

1. Adalah Kartu yang memuat data Kepala Keluarga dan semua anggota keluarga
2. Setiap Kepala Keluarga wajib memiliki Kartu Keluarga (KK)
3. Kartu Keluarga (KK) terdiri dari Kartu Keluarga WNI dan Kartu Keluarga WNA
4. Kartu Keluarga diterbitkan untuk permohonan baru, apabila terjadi mutasi data atau penggantian Kartu Keluarga (KK) karena hilang/rusak
5. Kartu Keluarga berlaku selama tidak ada mutasi data dari Kepala Keluarga dan atau anggota keluarganya.

Persyaratannya antara lain

1. KK lama;
2. KK yang akan ditumpangi;
3. Akta Cerai;
4. Akta Kawin;
5. Akte Kematian;
6. Surat Keterangan Pindah Datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Daerah; dan/atau
7. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri bagi WNI yang datang dari luar negeri karena pindah.

Penerbitan KK karena hilang atau rusak bagi penduduk dilakukan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Surat Pengantar dari Lurah;
2. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian;
3. KK yang rusak;\
4. Fotocopy KTP atau menunjukkan dokumen kependudukan dari salah satu anggota Keluarga; atau
5. Dokumen keimigrasian bagi Orang Asing

Read More

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
2. Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Perkawinan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
5. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
6. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
7. Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Administrasi Kependudukan;
8. Peraturan Walikota Bandung Nomor 001 Tahun 2010 tentang Prosedur dan Tata Cara Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan administrasi kependudukan dilaksanakan berdasarkan atas prinsip tanggung jawab, tidak diskriminatif, profesional, taat hukum, akuntabilitas dan transparansi, serta prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance).

Penyelenggaraan administrasi kependudukan bertujuan :

1. memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen kependudukan untuk setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk;
2. memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi, dan status hukum penduduk;
3. mengelola, menyajikan data dan informasi kependudukan mengenai pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil secara akurat, lengkap dan mutakhir;
4. mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara terpadu;
5. memberikan perlindungan atas data pribadi penduduk; dan
6. menyediakan data dan informasi kependudukan yang menjadi rujukan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

PENGERTIAN

1. Penduduk adalah setiap orang baik Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Orang Asing (OA) yang bertempat tinggal tetap di dalam Wilayah Negara Indonesia dan telah memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan/atau Surat Keterangan Kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta perubahan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
3. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran,  kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak, pembatalan perkawinan, perubahan nama, atau perubahan status kewarganegaraan.
4. Azas Pendaftaran penduduk menganut Azas Domisili, artinya setiap penduduk didaftar dimana yang bersangkutan bertempat tinggal.Azas pendaftraan / pencatatan akta sipil menganut azas peristiwa / kejadian artinya setiap terjadinya peristiwa didaftarkan dimana peristiwa itu terjadi.

Read More